PERGUMULAN ISLAM POLITIK DI PEMILU 2014

Era reformasi merupakan era baru perjalanan Islam politik di Indonesia, berangkat dari ke universalitas ajaran Islam  yang dipercayai oleh umatnya  yang percaya ajaran Islam tidak hanya menyangkut permasalahan Ubudiyah tetapi juga permasalahan Muamalah yang didalamnya terkandung juga permasalahan Syiasah. Syiasah dalam Islam telah lama di perkenalkan oleh pembawa ajarannya dengan secara explisit mengajarkan berpolitik dalam Islam. 

Kejelasan anjuran berpolitik lebih terekam di dalam takrir Nabi Muhammad dengan pengangkatan beliau oleh pengikutnya, sebagai kepala urusan agama dan juga kepala pemerintahan setelah hijrahnya beliau berserta pengkutnya ke Yatstrib, yang saat ini di kenal sebagai Kota Madinah di Saudi Arabia. Hingga saat ini ajaran yang disebarkan oleh Nabi Muhammad  tetap terekam dan di jalani oleh para pengikutnya, tidak terkecuali di Indonesia. 

Permasalahan syiasah Islam di Indonesia telah lama berjalan, baik di era penjajahan maupun di era kemerdekaan. Legitimasi agama telah di jadikan sebagai suatu simbol perlawanan terhadap penjajah Belanda yang di anggap sebagai kaum kafir yang perlu dilawan. Dengan memupuk rasa patriotisme dan nasionalisme dikalangan umat,  serta di jadikan sebagai  upaya mengusir penjajah dari tanah air Indonesia.  

Menjelang kemerdekaan golongan Islam di Indonesia terbagi atas dua faksi yang berbeda yang diantaranya adalah golongan Nasionalis Islam yang menginginginkan terbentuknya negara Islam dan golongan Nasionalis Sekuler di dalam BPUPKI (Badan Panitia Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia)  bentukan pemerintah kolonial Jepang,  yang didalamnya terdapat 62  anggota beragama Islam namun hanya 12 yang tergolong kedalam golongan Nasionalis Islam. Hingga akhirnya upaya golongan Nasionalis Islam tidak mendapat kekuatan dan menerima konsesi penghapussan kata Syariat Islam  bagi penganutnya dalam piagam Jakarta.

Upaya terus dilakukan oleh golongan Nasionalis Islam di era kemerdekaan dan mendapat perhatian yang cukup penting di era kepemimpinan Soekarno melalui konsepsi Nasakom Soekarno, mencoba mengakomodasi tiga ideologi besar yang berkembang dimasanya menjadi kekuatan politik,  di tengah kemerdekaan Indonesia. Namun konsep Nasakom mengalami kegagalan disaat salah satu ideologi mengadakan pemberontakan di tahun 1965. Hingga akhirnya memaksa Soekarno untuk meletakan jabatannya kepada Soeharto yang di percaya  dapat memimpin Indonesia dari kalangan militer.

Meskipun demikian Islam masih di golongkan ancaman bagi pemerintahan yang baru terbentuk karena masih kentalnya anggapan bahwa golongan Nasionalis Islam masih mendambakan keadaan negara Islam untuk Indonesia merdeka. Keadaan ini mendorong terciptanya sifat antagonistik pemerintah terhadap golongan Islam hingga menjelang masa  runtuhnya rezim yang ia bangun sejak akhir 60-an.  Upaya penerapan satu azas dalam berpolitik dengan memaksa golongan-golongan partai Islam bergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), merupakan salah satu cara pemerintah dalam mereduksi kekuatan Islam  dengan dalih stabiulitas nasional guna pembangunan.  

Persatuan Umat Islam Indonesia kembali di uji setelah lebih kurang selama 32 tahun kekuasaan Orde Baru mendapatkan kesempitan ruang gerak, dengan di cap sebagai ancaman keberlangsungan negara. Perjuangan  Islam politik hingga pada akhirnya mernemukan jalanya dengan bersikap akomodatif  dengan pemerintah di akhir masa Orde Baru.  Hal ini tidak lain tidak bukan diakibatkan kemunculan golongan santri baru yang bersikap terbuka dan tidak lagi mengedepankan politik Islam di Indomesia, hingga Reformasi bergulir.  Dengan mengedepankan Islam Politik sebagai cara untuk mengedepankan Politik Islam saat itu.

Pergesaran pandangan yang muncul pada akhir Orde Baru dikalangan politik Islam mengalami pergeseran kembali di era Reformasi bergulir. Hal ini di tandai dengan bermunculannya golongan-golongan yang mengedepankan formalitas simbolis ditengah politik Islam era Reformasi. Tidak kurang dari 42 partai politik Islam yang muncul  di pemilu tahun 1999,  hal ini juga menandakan kegagalan umat Islam dalam bersatu guna memperoleh legitimasi politik di pemerintahan. 

Hingga akhirnya golongan partai Islam hanya memperoleh 59 kursi pada parlemen setelah melakukn stembus accord agar tidak hilangnya kursi hasil pemilihan.  diantara partai yang melakukan stembus accord adalah : PPP, PBB, PK, PKU, PUI, PSII-1905 dan Partai Islam Masyumi.

Pada dasarnya kekuatan Islam pada pemilu 1999 cukuplah kuat dengan berbagai macam partainya. Namun pemahaman yang tertanam mengenai Islam Politik telah mendarah daging setelah 32 tahun terbelenggu. Politik simbolis dan formalitas tidak lagi menjadi simbol kerkuatan umat. Di dalam kalangan umat Islam modernis terjadi penguatan Islam politik dengan bergabung atau mendirikan partai yang besifat nasionalis seperti PAN dan PKB,  yang memiliki basis pendukung dari kalangan Islam modernis yang kurang memikirkan simbol dan formalitas partai. Kejadian ini terus berlanjut hingga pada pemilu-pemilu selanjutnya yang dilakukan pada 2004 dan 2009. 

Pemilu 2014 menjadi pemilu yang cukup menarik untuk dikaji mendalam, dikarenakan hanya 2 partai Islam yang lolos verifikasi faktual dan berhak mengikuti Pemilu 2014  yang di wakili oleh PKS dan PPP.  Pergumulan Islam politik akan kentara kekuatannya di bandingkan kekuatan politik Islam sebelum-sebelumnya. Kalangan Politik Islam  harus meyakinkan para voters Islam agar tetap sedia memilih mereka di tengah gejolak ketidak percayaan /kegalauan hati masyarakat Indonesia terhadap kinerja pemerintah terhadap pemberantasan korupsi. 

Kalangan Politik Islam  harus mengambil moment musim politik di tahun 2013, melalui  persaingan  dengan kalangan Nasionalis serta dapatr mengambil simpati voters Islam  dan voter setia kalangan Islam modernis yang tidak memikirkan simbol dan formalitas Islam dalam berpolitik.  Dua partai ini akan menjadi kekuatan yang positif jika keduanya menjadi pilihan terbanyak  dan mampu menempatkan ratusan kadernya di parlemen. Namun jika kepercayaan voters tidak kepada keduanya akan menjadi ukuran kekutan politik Islam di Indonesia yang mengalami pasang surut di setiap Pemilu bergulir sejak terakhir kali menjadi pemenang Pemilu di tahun 1955.